23 Maret 2020 15:17:36
Ditulis oleh Admin

PBB Naik 42%, Pemdes Nguruan Kejar Target Bulan Juli Lunas

PEMDES NGURUAN - Cuaca hujan dan ancaman virus Corona tak menyurutkan semangat Perangkat Desa Nguruan pada hari ini Senin (23/03/2020) untuk membagi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 atau istilahnya Pipil Pajak dengan cara memilah masing-masing blok kemudian dikelompokkan sesuai wilayah kerja masing-masing perangkat desa.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap awal tahun ini dipimpin oleh Perangkat Desa senior yaitu H.Muhaimin selaku Sekretaris Desa untuk wilayah Dusun Nguruan, sedangkan untuk wilayah Dusun Bulung dipimpin langsung oleh Samsul Hadi selaku Kepala Dusun/Kamituwo. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini selesai pada pukul 13.30 WIB.

Dalam Daftar Himpunan dan Ketetapan Pajak (DHKP) dibanding tahun 2019 pada tahun 2020 PBB Desa Nguruan mengalami kenaikan 42,4 %. Pada tahun 2019 nilai PBB Desa Nguruan sebesar Rp.56.039.459 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp.79.818.080 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah). Kenaikan ini merupakan hal yang wajar terjadi mengingat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan PBB ini terjadi sekitar 4-5 tahun sekali dan sebelumya ada survey terhadap lokasi NJOP serta survey harga tanah yang dilakukan oleh Petugas dari Kabupaten Tuban.

Eko Siswanto, SE selaku Kepala Desa menghimbau kepada semua warga Desa Nguruan untuk pro aktif membantu kerja Pemerintah Desa dalam mensukseskan program dari Pemerintah Kabupaten yaitu Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan harus tepat waktu.

"Kami harap warga masyarakat desa Nguruan sadar dan taat membayar pajak, karena majunya suatu pembangunan di wilayah kabupaten khususnya di desa salah satu sumber dananya dari bagi hasil pajak dan retribusi." ucap Kepala Desa yang saat ini menjabat pada periode ke-3.

"Kalau ada Perangkat Desa yang membagi SPPT tolonglah langsung dibayar. Jika belum ada uang, temponya kalau bisa jangan melebihi sebulan. Kasihan kadang Perangkat Desa harus menutup atau istilahnya nalangi/nombok'i dulu Pajak yang harus disetor ke Kabupaten karena sudah jatuh tempo pembayaran. Bahkan ada yang tahun 2019 uangnya belum disetor ke Perangkat Desa padahal SPPT sudah diberikan kepada yang bersangkutan." pungkas Kepala Desa. (Admin)


DHKP 2019


DHKP 2020



Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus